”Perbedaan Organisasi Publik dan Organisasi Privat”

A.  Organisasi Publik

                  a.       Pengertian

Istilah publik berasal dari bahasa Latin “of  people” (yang berkenaan  dengan masyarakat).  Sasaran organisasi publik ditujukan kepada masyarakat umum.

Organisasi publik adalah tipe organisasi yang bertujuan menghasilkan pelayanan kepada masyarakat, tanpa membedakan status dan kedudukannya.

b.      Lingkungan Organisasi

Lingkungan dalam organisasi publik :

·         Lingkungan otorisasi, artinya untuk melakukan sesuatu, organisasi publik terlebih dahulu harus mendapat izin atau legalitas.

·         Sumber pendanaan dan wewenang diperoleh melalui lingkungan otorisasi tersebut. Misal, dalam pengajuan anggaran kepada DPR, untuk mendapat pengabsahan atas suatu rencana kegiatan pemerintah. Ini merupakan dasar bagi organisasi publik untuk membangun kapasitas organisasi dan kemampuan operasionalnya.

·         Proses penciptaan nilai dalam organisasi publik, bukan didasarkan pada hukum penawaran dan permintaan pasar, melainkan melalui proses birokratis, yaitu izin dari lingkungan otorisasi.

     B.     Orgnisasi Privat

a.       Pengertian

Istilah privat berasal dari bahasa Latin “set apart” (yang terpisah). Sasaran organisasi publik ditujukan  pada hal – hal yang ‘terpisah’ dari masyarakat secara umum.

Organisasi privat atau bisnis adalah organisasi yang ditujukan untuk menyediakan barang dan jasa kepada konsumen, yang dibedakan dari kemampuanya membayar barang dan jasa tersebut sesuai dengan hukum pasar.

b.      Lingkungan Organisasi

Lingkungan dalam organisasi privat :

·      Lingkungan otorisasi, misal dewan komisaris atau rapat umum pemegang saham yang menentukan pendanaan dan batas – batas wewenang perusahaan. Akan tetapi, tentu saja lingkungan otorisasi pada organisasi privat tidak sekompleks organisasi publik.

·      Proses penciptaan nilai dalam organisasi privat, menitikberatkan proses pengambilan keputusan pada naik-turunya permintaan pasar, sehingga pengambilan keputusan biasanya berlangsung lebih cepat. 

 Tabel perbandingan organisasi publik dan privat secara umum

No		Organisasi Publik	Organisasi Privat
1.	Tujuan	laba	non laba
2.	Produk yang dihasilkan	Publics goods	Privat goods
3.	Cara pengambilan keputusan	demokratis	Strategis bisnis
4.	Ukuran kinerja	Social welfare	efisiensi
5.	Misi organisasi	“melakukan kebaikan”	“untung rugi”

      Ciri – Ciri Organisasi Publik dan Privat

            Sekedar perbandingan, kita dapat melihat pendapat Baber mengenai perbadaan organisasi publik dan privat.

1.      Organisasi Publik tugasnya lebih kompleks dan ambigu.

2.      Organisasi Publik lebih banyak menghadapi masalah dalam implementasi keputusan.

3.      Organisasi Publik memperkerjakan lebih banyak pegawai dengan motivasi beragam.

4.      Organisasi Publik lebih memperhatikan bagaimana mengamankan peluang/kapasitas yang ada.

5.      Organisasi Publik lebih memperhatikan usaha kompensasi kegagalan pasar.

6.      Organisasi Publik lebih banyak kegiatan dengan signifikan simbolis lebih besar.

7.      Organisasi Publik memegang standar lebih ketat dalam komitmen dan legalitas.

8.      Organisasi Publik lebih fokus menjawab ketidakadilan.

9.      Organisasi Publik beroperasi untuk kepentingan publik

10.  Organisasi Publik harus menjaga dukungan minimal masyarakat dalam tingkatan.

“Tipe – tipe Organisasi Publik”

		Tujuan
		Jelas	Tidak Jelas
Hubungan kausal	Pasti Tidak Pasti	A: Efisiensi Ekonomi B: Kriteria Judgmental	C: Legitimasi Kelembagaan D: Legitimasi Kelembagaan

Menurut Sorensen (dalam Elliassen dan Kooiman, 1993:225-6), organisasi publik terbagi dalam empat kategori.

Organisasi publik kategori A adalah organisasi – organisasi publik yang memiliki berbagai tujuan yang terdefinisi secara jelas serta hubungan sebab-akibat yang diketahui dengan pasti dalam memproduksi public goods yang ditugaskan kepadanya. Tipe ini biasanya kita temukan pada perusahaan – perusahaan milik negara.

Organisasi publik kategori B adalah organisasi-organisasi publik dimana tujuan – tujuan yang harus dicapai cukup jelas, tetapi hubungan sebab-akibat dalam proses operasional tidak diketahui dengan pasti. Untuk organisasi publik semacam ini, kita tidak bisa menerapkan ukuran – ukuran kinerja yang semata – mata bersifat ekonomis. Biasanya penilaian kinerja dilakukan melalui pendapat para ahli.

Organisasi publik kategori C adalah organisasi- organisasi publik diman tujuan-tujuan organisasi tidak secara jelas bisa didefinisikan , tetai hubungan sebab akibat dalam kegiatan operasional organisasi dapat ditentukan secara pasti.

Organisasi publik kategori D adalah organisasi-organisasi publik dimana baik tujuan – tujuan organisasi maupun hubungan sebab-akibat operasionalnya tidak dapat ditentukan secara jelas. Di sini tercakup badan-badan pemerintah seperti departemen-departemen, kepolisian, tentara, dan lain lain. Untuk kedua tipe ini, kita tidak bisa menerapkan ukuran –ukuran ekonomis maupun judgmental, melainkan legitimasi kelembagaan.

“Pergeseran Paradigma Administrasi Publik”

Untuk menjawab kelemahan – kelemahan  organisasi publik, dewasa ini setidaknya ada dua paradigma yang bersaiang untuk menggatikan tipe organisasi publik lama, atau sering juga disebut Old Public Administration (OPA).  Pertama adalah model organisasi publik yang disebut New Public Management (NPM), yaitu kelompok pemikiran yang menitikberatkan pada perbaikan manajerial dalam tubuh pemerintahan dengan meminjam gagasan – gagasan dari sektor privat yang dipandang lebih unggul dalam menciptakan pelayanan berbasis konsumen. Kedua adalah paradigma organisasi publik yang disebut New Public Service (NPS) yng mencoba menaha laju ‘penyusupan’ gagasan – gagasan manajerial ke dalam tubuh organisasi publik, yang menurut mereka sering kali dilakukan secara berlebihan.

                         Tiga perspektif Administrasi Publik

No	Elemen	OPA	NPM	NPS
1.	Dasar Epistemologi	Teori politik	Teori ekonomi	Teori demokrasi, baragam pendekatan
2.	Konsep public Interest	Sesuatu yang diterjemahkan secara politis dan tercantum dalam aturan	Kepentingan publik mewakili agregasi kepentingan individu	Kepentingan publik merupakan hasil dialog nilai-nilai
3.	Siapa yang dilayani	Clients & constituents	Pelaganggan	Warga negara
4.	Peran Pemerintah	Mengayuh	Mengarahkan	Melayani
5.	Rasionalitas & Model Perilaku Manusia	Rasionalitas sinoptis, manusia administratif	Rasionalitas teknis dan ekonomis, “economicaman”, pengambil keputusan yang self-interested	Rasionalitas strategis atau formal, uji rasionalitas berganda(politis, ekonomis, dan organisasional)
6.	Akuntabilitas	Menurut hierarki administratif	Kehendak pasar  yang merupakan hasil keinginan customers	Banyak dimensi; akuntabilitas pada nilai, hukum, komunitas, norma politik, profesionalisme, kepentingan citizen
7.	Diskresi Administratif	Diskresi terbatas pada petugas administratif	Berjangkauan luas untuk mencapai sasaran entrepreneurial	Diskresi diperlukan tetapi bertanggung jawab dan bila perlu terpaksa
8.	Struktur Organisasi	Organisasi birokratis, kewenangan top-down	Organisasi publik terdesentralisasi	Struktur kolaboratif  antara kepemimpinan eksternal dan internal
9.	Mekanisme pencapaian sasaran kebijakan	Melalui program yang diarahkan oleh agen pemerintah yang ada	Melalui pembentukan mekanisme dan struktur insentif	Membangun koalisi antara agensi publik, non-profit, dan swasta
10.	Dasar motivasi perangkat dan administrator	Gaji dan tunjangan disertai perlindungan bagi pegawai negeri	Semangat wirausaha, keinginan ideologis untuk mengurangi ukuran pemerintah	Pelayanan kepada masyarakat, keinginan untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat

           
Secara garis besar, inilah pokok – pokok perdebatan para ahli berkenaan dengan perbandingan antara administrasi publik dan administrasi privat. OPA adalah pendekatan yang sangat murni, hanya mengacu pada standar-standar administrasi publik yang secara tradisional telah dikembangkan sejak abad pertengahan. Sementara itu NPM mencoba memasukan standar-standar administarsi privat ke tubuh organisasi publik, dengan harapan akan menghasilkan kinerja yang sama baiknyadengan organisasi bisnis. Pendekatan NPS memberi semacam ‘jalan tengah’ yaitu tidak mengesampingkan ciri-ciri khas organisasi publik sembari berusaha memperbaiki kinerja administrasi publik secara pragmatis.